-

Akses versi e-book di http://online.anyflip.com/irffd/fxfz/mobile/

Akses versi e-book Panduan Sekolah Adiwiyata di https://bit.ly/panduanAdiwiyata

Download versi HD pdf di https://bit.ly/3qOnISV

Rest Area merupakan tempat istirahat pada jalan non tol (jalan umum) merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pengguna jalan umum untuk beristirahat. Tujuan dari penyediaan tempat istirahat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006 (Indonesia 2006) yaitu untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan atau mengurangi jumlah kecelakaan yang disebabkan kelelahan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Padang Panjang belum mampu mewujudkannya secara mandiri suatu pengembangan kawasan Rest Area dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga pemerintah Kota Padang Panjang dirasa perlu penaganan dan kajian ekonomi kawasan dalam mendatangkan investasi dari pihak luar (PMA ataupun PMDN) dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kajian berupa Pengkajian Ekonomi SDA dan Infrastruktur Rest Area Silaing Bawah yang memuat detail bisnis plan rencana pengelolan Kawasan. 
Pelaksanaan kegiatan Penelitian Pengkajian Ekonomi SDA dan Infrastruktur di Kota Padang Panjang ini dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan ekonomi dan kelembagaan (detail bisnis plan)dari kawasan Rest Area berupa bisnis plan dari kawasan Rest Area Silaing Bawah yang akan terintegrasi dengan kawasan wisata disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan inventarisasi, analisa dan memberikan rekomendasi terhadap Potensi Pengembangan Rest Area Silaing Bawah sebagai kawasan yang terintegrasi dengan kawasan wisata disekitarnya dari aspek keruangan, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Rencana pengembangan kawasan tematik/khusus wilayah Silaing BAwah Kota Padang Panjang tercantum dalam Masterplan Kawasan Mifan, PDIKM dan Rest Area Silaing Bawah ini bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat tahun 2019. Luas kawasan keseluruhan ± 65 400 m² atau ± 6.5 Ha yang terdiri dari: Area hutan Kota P2KH (± 2 900 m²), Rest Area (± 3 750 m²), Area rekreasi alam di kawasan hutan dan sungai (± 3 500 m²), Area istirahat dan traffic island (± 750 m²), Area PDIKM bagian depan (± 10 000 m²), Area PDIKM bagian belakang (± 5 700 m²), Area parkir (± 11 500 m²) dan Greenbelt lingkar tapak (± 26 400 m²). Perencanaan Bisnis (Business Plan) kawasan tematik/khusus (Rest Area) wilayah Silaing Bawah Kota Padang mencakup aspek Pemasaran, Teknis, Yuridis/Legal, keuangan/akuntansi, Ekonomi Sosial, serta kelembagaan.
    
Kata Kunci: Rest Area, Silaing Bawah, Tempat Istirahat.

Ditahun 2019 Kota Padang Panjang telah memiliki jaringan trayek (Angkutan Publik) sebanyak 13 jaringan Trayek. Lalu, kondisi pelayanan angkutan umum di Kota Padang Panjang saat ini berada pada level memprihatinkan, hal bisa dilihat dari beberapa parameter yakni Load Faktor, Frekuensi, Overlapping (tumpang tindih), Usia Kendaraan. Berdasarkan hasil studi masterplan transportasi Kota Padang Panjang, rata-rata load factor (tingkat isian) angkutan kotanya adalah berada pada kisar 33% – 49%, ini menujukkan bahwa kinerja opersional dari isi load factor tidak begitu baik hal ini akan berpengaruh tingkat pendapatan perusahaan dan juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha mereka. Jika dilihat dari tingkat overlapping (tumpang tindih) jaringan maka dapat diketahui bahwa ada 2. Kemudian dari sisi usia kendaraan dapat dilihat bahwa rata-rata usia kendaraan angkutan kota diatas 20 tahun, tentu usia tersebut perlu ada peremajaan karena usia pakainya tidak efesien lagi untuk dioperasionalkan. Hal ini berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang angkutan kota. 
Gambaran kondisi dan permasalahan angkutan Kota Padang tersebut maka pemerintah kota Padang Panjang perlu menyediakan pelayanan angkutan umum yang efesien dan sustainable, hal ini termaktub dalam Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yakni ”Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Umum di Kawasan perkotaan”. Kebijakan Pemerintah tentunya perlu mendorong untuk terciptanya pelayanan angkutan umum yang efisien dan berkelanjutan (sustainable). Guna mewujudkan pengembangan pelayanan angkutan di Kawasan Perkotaan Padang Panjang tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka di Tahun Anggaran (TA) 2019 ini, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang melalui Bapelitbang menyusun kegiatan Kajian Transportasi Darat di Kota Padang Panjang pada pekerjaan Jasa Konsultansi Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Jalan.
Maksud dari pelaksanaan kegiatan kajian transportasi darat/Jasa Konsultansi Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Jalan di Kota Padang Panjang untuk menganalisa moda, sarana prasarana dan manajemen pelayanan transportasi yang layak untuk Kota Padang Panjang.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dengan melihat kondisi topografi dan karaktesitik jalan Kota Padang Panjang, Sistem transportasi massal yang sesui adalah Angkutan umum yang memiliki dimensi 18 tempat duduk dan berdiri 6 orang. Lalu, terdadapat 7 (tujuh) trayek/lintasan yang dilalui oleh transportasi massal (dimensi 18 tempat). Peyelenggaraan Transportasi Massal dilakukan secara bertahap dengan memprioritas Trayek B1 dan B2 yang memiliki demand angkutan yang cukup besar dibandingkan trayek lainnya. Kemudian, Organisasi Pengelola Transportasi Massal berbentuk Kantor (Instansi Pemerintah) dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang bertugas melakukan pengelolaan Transportasi Massal bekerjasama dengan Konsorsium. Operator Transportasi Massal adalah suatu konsorsium yang dibentuk dari gabungan para pengusaha angkutan lama, sehingga program Transportasi Massal menjadi solusi bagi pengusaha angkutan dalam menjamin keberlanjutan usaha dibidang angkutan umum. Untuk angkutan kota yang tereliminir akibat pengoperasian transportasi massal dapat dijual yang selanjutnya menjadi tambahan modal kerja (saham) konsorsium. 

Kata Kunci: Transportasi Massal, Angkutan Kota, Angkutan Umum

Penelitian dan Kajian Pembangunan Sport Center di Kota Padang Panjang dilatar belakangi oleh tingginya minat masyarakat akan olahraga hal ini terbukti dari banyaknya event tahunan yang diadakan dan banyaknya jumlah peserta yang mengikutinya seperti Pekan Olah Raga Kota (Porkot) yang rutin dilaksanakan setiap tahun, Liga Pelajar (LPI), O2SN, Kejurda. Selain itu juga banyak aktifitas olahraga Masyarakat yang belum memiliki Fasilitas yang memadai, sehingga banyak aktifitas klub - klub dan kelompok olahraga tidak tertampung dengan baik. 
Kota Padang Panjang sebagai Kota yang terus berkembang dan memiliki masyarakat yang mempunyai apresiasi tinggi terhadap perkembangan dunia olahraga. Peningkatan minat masyarakat terhadap 2 olahraga ini sendiri tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas olahraga. Masalah lain yang perlu menjadi perhatian adalah fasilitas – fasilitas olahraga yang ada di Kota Padang Panjang kebanyakan tersebar letaknya sehingga sulit bagi pemerintah atau sponsor untuk melakukan pembinaan bagi atlet dan klub. Menghadapi fenomena tersebut, atlit, klub maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif dimana mereka dapat melakukan aktifitas – aktifitasnya seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya sekaligus berekreasi. Karenanya muncul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan – kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk suatu Sport Center. 
Beberapa masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan perlunya pembangunan Sport Center di Kota Padang Panjang antara lain : (1) Sejauh mana ketersediaan Sarana prasarana olah raga yang ada untuk menampung aktifitas olahraga masyarakat, menumbuhkan bibit – bibit atlet Olahraga dan kesiapan Kota padang Panjang sebagai tuan rumah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2022; (2) Bagaimana sarana prasarana olah raga yang dapat menampung aktifitas olahraga ditengah Masyarakat Kota Padang Panjang untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang diintegrasikan dengan ruang terbuka hijau (RTH); (3) Dimana Lokasi yang sesuai untuk pembangunan sarana dan prasarana Olahraga berupa Sport Centre di Kota Padang Panjang?.
Maksud pelaksanaan kegiatan Kajian Pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang adalah sebagai kelengkapan dokumen dalam perencanaan Pembangunan Sport Centre di Kota Padang Panjang baik itu untuk penentuan lokasi, pengadaan tanah, dan penyusunan Detail Enginering Desain (DED). Dari penelitian ini ditemukan bahwa beberapa alasan perlunya pembangunan Sport Center di Kota Padang Panjang, yaitu ; tumbuhnya minat masyarakat terhadap olah raga seiring dengan pertumbuhan penduduk, kondisi sarana olah raga yang ada saat ini di 112 Kota Padang Panjang kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Oleh sebab itu pembangunan Sport Center sangat butuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana pelatihan dan wahana pertandingan olahraga secara terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya sehinga dapat menghasilkan atlet–atlet yang berkualitas, selain itu juga dapat meningkatkan kebugaran fisik sekaligus berekreasi dan menambah pengetahuan di bidang olahraga. Konsep Pembangunan Sport Center yang sesuai dengan kondisi daerah Padang Panjang selain sebagai tempat aktifitas olehraga juga untuk pemenuhan ruang terbuka publik baik yang berfungsi sebagai penghijauan kota maupun sebagai sarana rekreasi sehingga target dalam RPJMD pada tahun 2023 sebesar 3%luas Ruang Terbuka Hijau dapat dipenuhi. Lalu, hasil analisis dari ketiga lokasi yang dilakukan dengan metoda ‘scoring’ dan pembobotan maka diperoleh bahwa lokasi Sago, Kelurahan Ngalau merupakan lokasi terbaik dengan nilai Scoring tertinggi.
    
 Kata Kunci: Olahraga, Sport Center, Prasarana Olahraga

Kota Padang Panjang dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 52.422 jiwa (BPPS, 2017), juga tidak luput dari permasalahan sampah. Saat ini, pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang masih berskala kota yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Berdasarkan data dari petugas di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sungai Andok, jumlah sampah yang masuk ke TPA sebesar 113-119 m3 /hari dengan komposisi sampah organik sebesar 60%. Dari pengamatan lapangan, diperkirakan TPA akan penuh dalam waktu dekat, karena tinggal satu zona yang dapat dioperasikan. Terbatasnya lahan untuk mendapatkan lokasi TPA baru, juga menimbulkan masalah dalam pegelolaan sampah di Kota Padang Panjang. Permasalahan berikutnya, belum semua volume sampah kota dapat diangkut ke TPA. Sebagian sampah ada yang dibuang ke tanah sekitar dan badan perairan, serta sebagian lagi dibakar. Hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah terutama dalam pewadahan sampah dan pembuangan sampah tidak sesuai degan jadwal yang sudah ditentukan. Belum optimalnya penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dan belum diterapkannya teknologi yang memadai juga menjadi penyebab permasalahan sampah di Kota Padang Panjang. 
Untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kota Padang Panjang dan dalam rangka mewujudkan penerapan pengelolaan sampah menurut Rencana Induk Persampahan dan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, maka Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 ini, melaksanakan kegiatan kajian pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang, sehingga dapat dijadikan acuan dan rekomendasi dalam penyelenggaran pengelolaan persampahan di Kota Padang Panjang yang akan datang. 
Maksud pelaksanaan kegiatan Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Padang Panjang adalah untuk menganalisis kelayakan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya sampai ke pemrosesan akhir.
Dari penelitian ini ditemukan bahwa permasalahan sampah yang menjadi prioritas adalah: (1) TPA Sungai Andok akan penuh pada tahun 2019; (2) Tingkat pelayanan persampahan belum 100%, kegiatan pengurangan sampah baru 12% dan kegiatan penanganan sampah masuk ke TPA sebesar 63% ; (3) Pengelolaan sampah masih skala kota dan dalam kondisi sampah tercampur. Lalu, pengembangan sistem pengelolaan sampah terdiri dari aspek teknis operasional dan non teknis, meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. 

Kata Kunci: Permasalahan Sampah, Penanganan Sampah, Pengelolaan Sampah

Beberapa kajian mengenai potensi industri kapur di Kota Padang Panjang telah dilaksanakan namun sebatas tinjauan secara parsial. Artinya, hasil kajian tersebut belum menyoroti keberadaan industri tambang kapur tersebut secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait. Beberapa aspek tersebut diantaranya aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu menganalisis peluang dan potensi industri kapur secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai variabel-variabel terkait sehingga bisa diidentifikasi kelayakan secara ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lingkungan. 
Analisis kelayakan ini menunjukkan pembangunan industri batu kapur adalah tidak layak karena biaya dampak sosial lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomis.Pembangunan industri kapur sangat berisiko untuk dibangun disebabkan: (i) Ancaman potensi longsor; (ii) Ancaman keberlanjutan pasokan air bersih; (iii) Berpotensi polusi udara; (iv) Gangguan terhadap sharing dengan sektor pariwisata, olahraga serta kehutanan; (v) Syarat beberapa sektor yang mestinya mempunyai jarak berjauhan tidak terpenuhi; dan (vi) Berpotensi timbul konflik kepentingan dalam pengembangan secara bersamaan. 
Potensi sumberdaya dapat dipertimbangkan pengembangan wilayah berpijak pada karakteristik masyarakat lokal, yaitu pembangunan yang mengintegrasikan nilai sejarah pertambangan, teknologi pengolahan batu kapur, wisata dan pendidikan yang dikenal Mini Geo Park based Tourism Edutainment. Upaya jangka pendek yang patut dilakukan adalah terkait potensi bencana yang disebabkan oleh rekahan pada kawasan Bukit Tui patut ditindak lanjuti dengan mengendalikan kegiatan penambangan tanpa izin dalam rangka mengantisipasi ancaman keselamatan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan dan menghindari terjadinya bencana longsor yang sangat merugikan masyarakat yang bermukim di bawah Bukit Tui. Pemerintah perlu menindak lanjuti adanya temuan awal tentang rekahan di kawasan Bukit Tui dengan melakukan pemetaan yang komprehensif dan mendalam terhadap potensi longsor secara lebih detail dan kajian mitigasi kebencanaan mulai dari Rao-Rao hingga ke Sungai Andok. Peningkatan pengendalian kegiatan masyarakat seperti pembangunan perumahan tanpa izin dan eksploitasi sumberdaya batu kapur di sekitar Bukit Tui serta diiringi pembangunan sistem monitoring potensi kebencanaan. 

Kata Kunci: Kajian, Industri kapur, Penambangan, Kelayakan, Bencana, Geo Park

Di Kota Padang Panjang ketentuan yang mengatur mengenai pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum ada dalam bentuk produk hukum daerah seperti peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah (Peraturan Walikota). Kebijakan publik telah ada berupa arahan kebijakan, strategi, program dan kegiatan prioritas baik secara implisit maupun eksplisit memiliki relevansi terhadap pelayanan penyandang disablitas. Pemerintah Kota Padang Panjang menyadari bagaimana pentingnya aksesibilitas bagi warganya, termasuk penyandang disabilitas oleh karena itu kajian ini penting dilakukan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana gambaran kondisi social ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang?, (2) Bagaimana rumusan konsep dan implementasi pemenuhan pelayanan dasar bagi pemenuhan hak-hak difabel dan penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang, (3) Bagaimana rumusan pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang, dan (4) Bagaimana rumusan pemberdayaan social dan ekonomi penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang.  Beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam menganalisis data yaitu: (1) konsep pembangunan inklusif, (2) Konsep penyandang disabilitas, (3) Konsep kota ramah disabilitas, (4) Konsep pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, (5) konsep fasilitas umum dan infrastruktur kota ramah disabilitas, dan (6) konsep ekonomi kreatif. 
Penelitian ini bukan murni penelitian akademik melainkan tipe penelitian terapan yang mencoba menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mix methods). Metode pengumpulan data menggunakan sensus untuk mendapatkan data primer profil penyadang disabilitas, data sekunder melalui dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan focus group discussion. Data dianalisis mengunakan kaidah penelitian kualitatif sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014), analisis dilakukan dengan model interaktif dimana proses analisis dilakukan melalui pengklasifikasian, penyederhanaan data serta penyajian data dilakukan secara terus menerus sampai mencapai tingkat kejenuhan data dan informasi. Lokasi penelitian di Kota Padang Panjang yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan (September-Desember 2019).
Berdasarkan analisis data, maka dirumuskan beberapa strategi dalam mewujudkan kota ramah disabilitas yaitu meliputi: (1) strategi pengembangan pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, (2) strategi pengembangan fasilitas umum dan infrastruktur kota, dan (3) pengembangan social ekonomi. Selanjutnya disampaikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: (1) perlu disusun regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Rencana Aksi Daerah yang menjadi pedoman umum dan pedoman teknis dalam mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Rencana aksi daerah menjadi hal penting untuk mengarahkan bagaimana berbagi peran antar actor pemerintahan di tingkat kota, provinsi dan pusat serta bagaimana melibatkan stakeholder terutama dunia usaha dan masyarakat sipil serta komunitas.(2) Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas perlu meningkatkan sinergitas program lintas OPD secara horizontal dan lintas pemerintahan secara vertical (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dalam mewujudkan kota ramah disabilitas, terutama dalam mensinergikan program, kegiatan dan pembiayaan dan (3) Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya perlu meningkatkan strategi kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam mewujudkan kota ramah disabilitas seperti organisasi social kemasyarakatan, Majelis Ulama, LKAAM, KAN, LSM Penggiat Bidang Sosial, Dunia Usaha, Media dan Perguruan Tinggi serta perantau. 

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Kota Ramah Disabilitas, Kota Padang Panjang

Pelaksanaan penerapan aturan adat, norma dan nilai budaya dalam masyarakat akan memberikan karakter khas dari eksistensi kebudayaan. Ada linearitas antara sistem gagasan dan wujud perilaku yang dipraktekkan oleh para individu, warga, sehingga keberlanjutan dari karakter khas tersebut dapat dipertahankan. Peran individu, kelompok sosial dan masyarakat secara umum sangatlah diperlukan. Idealnya, praktek adat dalam masyarakat yang masih kuat, menandai adanya semangat mempertahankan nilai dan norma sosial yang berbasis kepada kebudayaan. Dalam konteks ini, lembaga adat yang menaungi praktek tersebut memiliki peran yang kuat.

Kota Padang Panjang, sebagai kota kecil dan berwatak khas berbasis adat Minangkabau darek tidak lepas dari tantangan perkembangan kehidupan kota yang dinamis. Pertambahan penduduk berbagai latar belakang adat, suku bangsa dan juga keyakinan mencipakan variasi atau heterogenisasi secara sosiologis pola perilaku warganya, menjadi lumrah terjadi. 

Tantangan terhadap praktek adat lokal yang berbasis kebudayaan Minangkabau menjadi lebih kuat, kaitannya juga kepada peran lembaga adat yang perlu diperbaharui atau diadaptasi dengan perubahan sosial warga kota menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana strategi penguatan peran lembaga adat KAN dalam menjalankan fungsinya menjaga dan mempertahankan praktek adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang. Pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian penguatan lembaga adat Kota Padang Panjang adalah bidang ilmu Sejarah, Antropologi, Hukum dan Administrasi Publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi KAN di dalam menjalankan roda organisasi lembaga adat dianggap masih lemah dari sisi legalitas formal, karena belum ada aturan pemerintah daerah konteks perkotaan yang mengatur secara lebih spesifik. Khusus untuk aturan ini adalah klaim atas peran KAN sebagai lembaga adat untuk membantu memperkuat pemerintah kota, khusus menjaga dan mengawal praktek adat dalam masyarakat. 

Kata kunci: Lembaga Adat, Kerapatan Adat Nagari, Pembangunan Kota, Globalisasi.